dewiperpus on December 20th, 2011

KOMPAS.com– Plafon ruang kelas yang runtuh dan melukai siswa yang sedang belajar akhir-akhir ini sering kita dengar. Plafon runtuh bukan karena dimakan usia, melainkan akibat proses rehabilitasi yang ceroboh. Padahal, biaya rehabilitasi bisa ratusan juta rupiah.

Upaya Membangun Sekolah Aman

Untuk memastikan agar siswa aman dan tenang belajar, mulai tahun ini pemerintah menerapkan mekanisme swakelola. Rehabilitasi tidak lagi melalui tender dan ditangani pemborong, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan masyarakat. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan ditangani sekolah. Alasannya, sekolah yang paling tahu kebutuhannya.

Bantuan dana rehabilitasi dari pemerintah pusat, baik dari dana alokasi khusus maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, langsung masuk rekening sekolah.

”Setelah menerima dana, kami diskusikan dengan masyarakat melalui komite sekolah dan konsultan bangunan. Dibahas mulai dari bahan yang akan dipakai hingga siapa yang mengerjakan,” kata Engkon, Kepala SMPN 3 Kragilan, Kabupaten Serang, Banten.

Dengan swakelola, seluruh bantuan dana pemerintah digunakan untuk rehabilitasi tanpa terpotong pajak dan keuntungan bisnis pemborong. Anggaran bisa hemat 25-30 persen. Proses pengerjaannya bisa dikontrol dan diawasi sehingga hasilnya sesuai dengan rencana. Tentu saja pengawasan dan pendampingan harus ketat.

”Tim pendamping dan pengawas berasal dari pusat, kabupaten/kota, TNI, perguruan tinggi, dan anggota masyarakat lain. Harapannya, swakelola bisa mencegah penyimpangan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

Kualitas bangunan sekolah harus menjadi prioritas meski harus dikerjakan terburu-buru, seperti pada sekolah-sekolah inpres. Kondisi sekolah yang dibangun pada 1970-an itu kini rusak berat. Mulai tahun ini semua direhabilitasi. Tahap pertama dimulai dua bulan lalu dan harus selesai paling lambat Januari atau Februari mendatang.

Kepala SDN Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Serang, Rasidi menuturkan, dengan dana Rp 197 juta dari APBN-Perubahan, ia harus menyelesaikan rehabilitasi tiga ruang kelas dan satu toilet dalam tiga bulan. ”Kami ganti atap, kusen jendela, pintu, dan lantai. Kerja lembur sampai malam,” ujarnya.

Tahap pertama rehabilitasi diputuskan pemerintah harus selesai tiga bulan karena masuk dalam APBN-P. Yang direhabilitasi 3.020 sekolah, yaitu 2.419 SD dan 601 SMP. Sebanyak 193 SD (18 persen) dan 43 SMP (50 persen) mulai dibangun.

Sisa sekolah rusak akan direhabilitasi tahun depan dengan APBN 2012. Untuk merehabilitasi ruang kelas rusak berat di pendidikan dasar dibutuhkan anggaran Rp 17,5 triliun ditambah kebutuhan mebel Rp 2,9 triliun.

Fokus rehabilitasi tahun ini di Nusa Tenggara Timur, Lombok Utara, Banten, daerah bencana, Papua dan Papua Barat, serta daerah nelayan miskin. Nuh berharap, urusan sekolah rusak bisa selesai tahun 2012 meski sekolah yang rusak akan selalu ada.

Menurut Nuh, perlu gerakan massal untuk merehabilitasi sekolah. Seperti pembangunan sekolah inpres besar-besaran pada tahun 1970-an.

Kualitas bangunan tentu harus diperhatikan. Apalagi bangunan sekolah kerap menjadi tempat berlindung dan penampungan warga masyarakat pada saat terjadi bencana.

Direktur Penataan Bangunan Cipta Karya Kempu Guratno menilai, kualitas konstruksi bangunan sekolah sering kali buruk, terutama pada struktur dan sambungan kuda-kuda, ring balok tidak tersambung dengan baik, kolom dan fondasi tidak menggunakan pembesian, serta retakan di kolom.

Harus kokoh

Menurut Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Teddy W Sudinda, desain dan konstruksi bangunan sekolah di daerah rawan bencana harus berbeda dan lebih kokoh. Sebelumnya pemerintah harus membuat peta risiko bencana sehingga tergambar lebih jelas lokasi sekolah dan ancaman bencana yang dihadapi.

”Kita bisa tentukan bangunan sekolah seperti apa yang dibutuhkan dan ruangan yang perlu ada. Seperti tempat berlindung saat bencana,” kata Teddy.

Pemerintah memiliki desain gedung sekolah baru. Bentuknya sederhana, minimalis, dan kualitasnya bebas perawatan.

Menurut Nuh, di daerah rawan bencana, konstruksi bangunan harus diperhatikan, misalnya Yogyakarta yang rawan gempa. Namun, belum ada desain sekolah di daerah bencana yang spesifik sesuai karakteristik ancaman bencananya.

Pemerintah hanya mensyaratkan bentuk bangunan dengan banyak bukaan sehingga hemat listrik, ventilasi udara dioptimalkan, serta ada banyak pohon di sekitarnya sehingga suhu ruang kelas sejuk. ”Di setiap kelas juga harus ada sudut untuk membaca,” kata Nuh.

Desain pemerintah ternyata tak digunakan oleh sekolah-sekolah yang sedang direhabilitasi. Seperti di SDN Banyongbong, Kecamatan Pontang, Serang. Alasannya, desain dari pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah yang panas dan berdebu pekat.

”Desain itu memang sifatnya tawaran, untuk disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing,” kata Nuh.

Sumber: Kompas

dewiperpus on December 20th, 2011

Dana Wajib Belajar 12 Tahun Terlalu Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 12 tahun mulai 2013 disambut baik. Namun, bantuan operasional sekolah yang dikucurkan untuk program itu, yakni Rp 1 juta per siswa setiap tahun, dinilai tak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional.

“Niat pemerintah baik, tetapi dana sebesar itu sangat sulit untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,” kata Kepala SMAN 4 Bandung Cucu Saputra, Selasa (20/12/2011).

Kepala SMKN 2 Kabupaten Subang, Jawa Barat, Priyanto mengatakan, bantuan operasional sekolah (BOS) untuk siswa di jenjang pendidikan menengah memang dapat memperluas akses siswa untuk menikmati bangku SMA/SMK. “Namun, untuk meningkatkan mutu dan relevansi perlu dikaji ulang. Dana yang disediakan pemerintah untuk setiap siswa tidak memadai,” kata Priyanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, mulai 2012 pemerintah meluncurkan program rintisan wajib belajar 12 tahun. Untuk itu, pemerintah mulai mengucurkan dana BOS untuk jenjang SMA sederajat yang besarnya Rp 120.000 per siswa pada 2012.

Adapun saat program wajib belajar 12 tahun diterapkan mulai 2013 atau paling lambat 2014, dana BOS dinaikkan menjadi Rp 1 juta per siswa setiap tahun. Dengan adanya dana BOS tersebut, jenjang pendidikan SMA/ SMK/madrasah aliyah akan bebas biaya seperti halnya pendidikan dasar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menjelaskan, unit cost setiap siswa SMA sederajat sekitar Rp 1 juta setiap tahun. Besaran BOS itu dinilai ideal untuk membantu operasional sekolah sehingga tidak membebani siswa.

Akmal, Kepala SMK Nasional Jakarta, mengatakan, bagi sekolah swasta kecil, bantuan yang mendesak dibutuhkan adalah guru tetap yang berkualitas. Alokasi dana BOS yang dihitung sesuai jumlah siswa dinilai belum cukup bagi sekolah swasta kecil untuk membiayai operasional sekolah, terutama yang terkait dengan pengadaan guru.

“Sekarang ini kami terpaksa menerima guru-guru yang belum matang karena tak mampu membayar tinggi. Adapun guru bantu dari pemerintah dipindahkan ke tempat lain begitu diangkat jadi guru PNS,” katanya.

Partisipasi masyarakat

Kucuran dana BOS yang diberikan pemerintah diyakini membantu sekolah untuk bisa menurunkan biaya bulanan sekolah. “Namun, kalau gratis sama sekali, mutu sekolah kami bisa mundur,” kata Cucu.

Menurut Cucu, kucuran dana BOS di pendidikan menengah jangan sampai menghalangi partisipasi masyarakat. Di kota besar, partisipasi masyarakat untuk membiayai pendidikan cukup baik sehingga sekolah memiliki sarana yang memadai untuk menghasilkan siswa bermutu.

Priyanto menyebutkan, di SMKN 2 Subang biaya siswa dari keluarga mampu Rp 150.000 per bulan. Adapun keluarga tidak mampu dibantu sekolah untuk bisa dibantu industri sehingga mereka bisa membayar uang sekolah Rp 100.000 per bulan.(ELN)

 

Sumber: Kompas

Tags: